Belakangan ini pembahasan soal desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali ramai diperbincangkan. Salah satu yang bikin publik penasaran adalah munculnya informasi mengenai warga dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan yang tercatat dalam Desil 10.
Sekilas, kondisi tersebut memang bisa bikin orang bertanya-tanya. Namun, status desil ternyata tidak ditentukan hanya berdasarkan nominal gaji. Dalam sistem DTSEN, kondisi sosial ekonomi masyarakat dipetakan menggunakan sejumlah variabel, sehingga penghasilan bulanan hanyalah salah satu bagian dari gambaran yang dinilai. BPS juga menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan, dengan Desil 1 berada pada kelompok kesejahteraan terbawah dan Desil 10 pada kelompok teratas.
Bukan Berarti Gaji Rp3 Juta Otomatis Masuk Desil 10
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa langsung menarik kesimpulan hanya dari besaran penghasilan.
Menurutnya, penentuan posisi desil menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). Prosesnya dilakukan dengan mengolah berbagai variabel sosial ekonomi secara terpadu. Jadi, kalau ada warga yang memperoleh gaji Rp3 juta per bulan tetapi tercatat dalam Desil 10, angka penghasilan tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai apakah data itu benar atau keliru.
“Jadi kita tidak hanya melihat penghasilan ya, itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detil adalah BPS, karena BPS mengukur dan itemnya itu banyak,” ujar Gus Ipul, Rabu (19/8/2026).
Artinya, posisi desil lebih tepat dipahami sebagai hasil pemeringkatan kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan, bukan semacam tabel yang menetapkan bahwa penghasilan tertentu otomatis masuk ke desil tertentu.
Ada Banyak Faktor yang Ikut Diperhitungkan
Nah, bagian ini yang sering bikin salah paham.
DTSEN tidak hanya melihat angka pendapatan. Informasi sosial ekonomi yang digunakan dalam pemeringkatan dapat mencakup kondisi individu, pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, kepemilikan aset, serta sejumlah variabel lainnya. Karena itu, nominal penghasilan seseorang belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan kondisi ekonominya.
BPS juga menempatkan seluruh keluarga ke dalam 10 kelompok kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok 10 persen teratas dalam pemeringkatan tersebut. Pembagian ini bersifat relatif, bukan batas gaji tetap seperti “kalau gajinya sekian berarti Desil 10”.
Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan seseorang tergolong sangat kaya hanya gara-gara hasil pengecekan menunjukkan Desil 10. Status tersebut merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia.
Data DTSEN Bisa Berubah
Hal lain yang nggak kalah penting adalah data sosial ekonomi bukan sesuatu yang sifatnya permanen.
Kondisi keluarga bisa berubah seiring waktu. Penghasilan bisa naik atau turun, pekerjaan bisa berganti, kondisi rumah tangga dapat berubah, begitu pula kepemilikan aset dan berbagai aspek lainnya. Karena itu, pemutakhiran data diperlukan supaya informasi yang digunakan pemerintah makin mendekati kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Gus Ipul pun meminta masyarakat ikut berpartisipasi apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Setelah itu dikumpulkan atau agregatnya mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi apalagi nanti kalau sudah digitalisasi Bansos.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima hasil pendataan. Partisipasi warga dalam proses pembaruan informasi juga penting agar data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah bisa semakin akurat.
Kenapa Status Desil Jadi Penting?
Pembahasan mengenai desil memang makin ramai karena data tersebut berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penargetan program bantuan sosial. DTSEN sendiri dirancang sebagai sumber data terpadu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial maupun ekonomi agar program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Karena itu, ketika seseorang menemukan status desil yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari, langkah yang lebih tepat bukan langsung menyimpulkan bahwa sistem menentukan status berdasarkan gaji saja. Data dan variabel yang digunakan perlu dilihat secara lebih menyeluruh.
Pada akhirnya, polemik warga bergaji Rp3 juta yang tercatat dalam Desil 10 menjadi pengingat bahwa angka desil bukanlah label kekayaan berdasarkan nominal gaji. Status tersebut merupakan hasil pemeringkatan kondisi sosial ekonomi berdasarkan sejumlah indikator.
Jadi, kalau kamu menemukan hasil desil yang terasa “kok nggak sesuai, ya?”, jangan langsung panik atau mengambil kesimpulan sendiri. Pemerintah sendiri menekankan pentingnya pemutakhiran dan partisipasi masyarakat supaya DTSEN semakin menggambarkan kondisi warga yang sebenarnya. Dengan data yang makin akurat, harapannya berbagai program pemerintah juga bisa diberikan kepada masyarakat yang memang paling membutuhkan.