Panggung komedi yang harusnya jadi ruang ketawa sekarang malah berujung ke meja polisi. Polda Metro Jaya lagi serius membedah isi materi stand-up comedy “Mens Rea” milik komika Pandji Pragiwaksono, setelah ada laporan masyarakat yang menilai materinya kebablasan.
Laporan itu masuk ke polisi Kamis (8/1/2026) dini hari, dan langsung teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Intinya, beberapa bagian materi “Mens Rea” dianggap mengandung unsur penghasutan dan penistaan agama.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan laporan tersebut dan menyebut polisi masih di tahap awal penanganan.
“Penyidik akan melakukan klarifikasi dan analisa barang bukti,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis.
Siapa Pelapornya?
Pelapor bernama Rizki, yang mengaku sebagai koordinator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah.
Dalam laporannya, Rizki menyatakan keberatan terhadap beberapa materi Pandji yang menurutnya menyinggung organisasi keagamaan, nilai ibadah, hingga kelompok etnis tertentu.
Tiga Materi yang Jadi Sorotan
Pertama, soal tudingan politik balas budi.
Rizki menilai Pandji seolah menyiratkan bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat praktik politik balas budi, khususnya terkait pengelolaan tambang.
“Dalam potongan video yang kami lihat, Pandji menyampaikan pernyataan yang menyebut NU dan Muhammadiyah seolah ikut serta dalam praktik politik balas budi sehingga memperoleh pengelolaan tambang,” demikian bunyi keterangan Rizki dalam laporan tersebut.
Sebagai kader NU, Rizki mengaku merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut.
Kedua, soal narasi memilih pemimpin.
Pandji dalam materinya disebut menyarankan publik agar tidak memilih pemimpin hanya karena rajin ibadah. Menurut pelapor, narasi itu menyiratkan bahwa orang yang taat beribadah belum tentu baik, dan dianggap merendahkan nilai ibadah dalam Islam.
“Dengan narasi yang menyiratkan bahwa seseorang yang shalatnya tak pernah bolong belum tentu merupakan orang baik, pernyataan tersebut kami pandang merendahkan nilai-nilai ibadah,” tulis Rizki dalam laporannya.
Ketiga, stereotip etnis Sunda.
Materi “Mens Rea” juga dipersoalkan karena dianggap menggambarkan etnis Sunda cenderung memilih pemimpin dari kelas sosial tertentu. Menurut pelapor, rangkaian materi tersebut jika dilihat utuh bisa memicu kebencian, merendahkan agama, dan mendiskreditkan kelompok etnis.
Dilaporkan Pakai Pasal Penghasutan & Penistaan Agama
Atas dasar itu semua, Pandji dilaporkan dengan Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP baru, yang mengatur soal penghasutan dan penistaan agama. Ancaman hukumannya nggak main-main: hingga 3–4 tahun penjara.
Meski begitu, polisi menegaskan proses masih di tahap awal. Klarifikasi dianggap penting supaya konteks materi stand-up bisa dipahami secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong.
NU dan Muhammadiyah Angkat Bicara
Menariknya, NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi justru mengambil jarak dari laporan tersebut.
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla dengan tegas menyatakan bahwa kelompok yang melaporkan Pandji bukan bagian dari struktur resmi NU.
“Bukan organ NU itu,” kata Ulil Abshar Abdalla, Jumat (9/1/2026).
Hal senada datang dari Muhammadiyah. Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto, menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukan organisasi resmi.
“Pelaporan itu bukan sikap resmi, Mbak. Aliansi Muda Muhammadiyah juga bukan organisasi resmi di Muhammadiyah,” kata Edy Kuscahyanto, Jumat (9/1/2026).
Ia menambahkan:
“Yang bisa merepresentasikan Muhammadiyah apabila pernyataan itu keluar dari Ketum/Ketua dan Sekjen. Mereka hanya individu yang mengatasnamakan Muhammadiyah.”
Sampai berita ini ditayangkan, Pandji Pragiwaksono belum memberikan respons.
Kasus ini pun jadi perbincangan luas—bukan cuma soal hukum, tapi juga soal batas antara komedi, kritik sosial, dan sensitivitas publik.
