Soal masa depan guru PPPK lagi ramai diperbincangkan. Pemerintah bersama DPR sedang menyiapkan skema baru untuk menata status guru PPPK, mulai dari PPPK paruh waktu yang diarahkan menjadi penuh waktu sampai peluang bagi PPPK guru untuk mengikuti seleksi PNS pada 2027. Di saat yang sama, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk mendukung proses pengalihan status tersebut.
Jadi, buat para guru PPPK yang selama ini masih bertanya-tanya soal kelanjutan statusnya, ada perkembangan penting yang perlu dicermati. Tapi perlu digarisbawahi, peluang menjadi PNS bukan berarti seluruh guru PPPK otomatis berubah status menjadi PNS. Masih ada mekanisme dan tahapan seleksi yang harus diikuti.
Rp31 Triliun Disiapkan untuk PPPK Paruh Waktu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk mendukung PPPK paruh waktu yang nantinya menjadi PPPK penuh waktu dan masuk dalam skema pegawai pemerintah pusat.
“Untuk PPPK paruh waktu yang menjadi pegawai pemerintah pusat, anggarannya Rp31 triliun. Itu sudah disiapkan,” ujar Purbaya pada Kamis (20/8/2026).
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut akan dijalankan secara bertahap. Jadi, prosesnya nggak langsung dilakukan sekaligus untuk seluruh pegawai. Sebagian dapat diselesaikan dalam satu tahun, sementara proses lainnya bisa membutuhkan waktu hingga sekitar tiga tahun.
Pemerintah memilih pola bertahap karena tambahan belanja pegawai tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Ini akan staging satu-satu supaya enggak ganggu sustainabilitas dari anggaran,” kata Purbaya.
Guru PPPK Bisa Punya Kesempatan Ikut Seleksi PNS
Nah, bagian ini yang bikin banyak guru PPPK langsung kepo.
Pemerintah dan DPR telah membahas skema yang memberikan kesempatan kepada guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan dibuka pada awal 2027. Sementara itu, guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Menteri PANRB Rini Widyantini sebelumnya menyampaikan:
“Untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftarannya di tahun awal 2027.”
Artinya, skemanya bukan sekadar mengganti label status pegawai. Pemerintah sedang melakukan penataan secara bertahap, termasuk menyesuaikan kebutuhan guru dan kemampuan anggaran negara.
Untuk mekanisme teknis seleksi PNS, pemerintah masih melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Jadi, detail seperti persyaratan, mekanisme seleksi, hingga teknis pendaftarannya belum bisa dianggap sebagai aturan final sebelum diumumkan secara resmi.
Jumlah Guru PPPK yang Jadi Perhatian Pemerintah
Dalam pembahasan pemerintah, jumlah guru PPPK yang menjadi perhatian juga cukup besar. Data yang disampaikan Menteri PANRB mencatat terdapat sekitar 955.245 guru berstatus PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu.
Selain itu, pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional mencapai sekitar 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta sejumlah satuan pendidikan seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Purbaya sendiri memperkirakan pada tahap awal sekitar 541 ribu PPPK akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Pemerintah berharap langkah tersebut bisa memberikan kepastian status bagi para guru dan PPPK yang terdampak.
Guru Agama Juga Masuk Pembahasan
Bukan cuma guru di sekolah umum. Guru agama juga disebut masuk dalam rencana penataan tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa pembahasan yang berjalan saat ini memang lebih berfokus pada tenaga guru, termasuk guru agama yang proses penataannya akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau kemarin sih guru aja, ada juga nanti guru agama di situ masuk, yang dalam prosesnya staging berapa tahun ke depan. Itu nanti guru agama juga masuk situ,” katanya.
Sementara untuk PPPK non-guru, pemerintah belum menetapkan secara pasti kapan dan bagaimana tahapan pengalihannya.
“Yang non-guru, saya belum tahu sampai sekarang, ya. Rapat seingat saya hanya guru. Nanti mungkin bertahap akan ke arah sana,” ujar Purbaya.
APBN 2027 Tetap Dijaga
Meski membutuhkan dana besar, pemerintah memastikan kebijakan ini sudah diperhitungkan dalam perencanaan fiskal.
Purbaya menyebut alokasi anggaran tersebut tidak akan mengubah target defisit RAPBN 2027 yang dipatok sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah juga melakukan simulasi anggaran agar proses penataan status pegawai tetap berjalan tanpa mengganggu kondisi fiskal.
Jadi, Rp31 triliun yang disiapkan bukan berarti seluruh kebutuhan perubahan status akan langsung dicairkan sekaligus. Pemerintah menggunakan skema bertahap supaya kebutuhan belanja pegawai tetap bisa dikendalikan.
Jadi, Apa Artinya Buat Guru PPPK?
Kalau disederhanakan, gambaran kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah kurang lebih seperti ini: PPPK paruh waktu diarahkan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, sedangkan guru PPPK penuh waktu mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan dibuka pada awal 2027.
Namun, kesempatan mengikuti seleksi PNS tetap berbeda dengan otomatis menjadi PNS. Guru yang ingin menjadi PNS tetap perlu mengikuti mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga masih menyinkronkan data guru, kebutuhan formasi, mekanisme pengangkatan, serta kemampuan anggaran. Jadi, para guru PPPK sebaiknya jangan buru-buru percaya pada informasi yang menyebut semua PPPK pasti langsung berubah menjadi PNS.
Untuk sekarang, yang sudah cukup jelas adalah pemerintah memang sedang menyiapkan penataan besar-besaran terhadap status guru PPPK. Anggaran sekitar Rp31 triliun sudah disiapkan untuk mendukung proses pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu di bawah pemerintah pusat.
Peluang baru memang terbuka, tapi prosesnya tetap bertahap dan aturan teknisnya masih harus ditunggu. Buat guru PPPK, terutama yang berstatus paruh waktu, perkembangan kebijakan 2027 ini jelas patut dipantau karena bisa menjadi babak baru dalam penataan status kepegawaian guru di Indonesia.