Nama keluarga Hartono kembali menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena dikenal sebagai salah satu keluarga pengusaha terkaya di Indonesia, tetapi juga karena perusahaan yang mereka bangun, PT Djarum, kini tengah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 2026 membuka babak baru penyidikan dugaan korupsi di sektor Bea dan Cukai. KPK sedang menelusuri kemungkinan adanya pemberian imbalan atau kickback kepada oknum pejabat yang berkaitan dengan pengurusan pita cukai rokok.
Perkembangan kasus ini langsung memunculkan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya sosok yang mengendalikan perusahaan Djarum sekarang? Apakah seluruh keputusan bisnis masih berada di tangan keluarga Hartono senior, atau sudah mulai diserahkan kepada generasi berikutnya?
Nama Robert Budi Hartono menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan. Setelah sang kakak, Michael Bambang Hartono, meninggal dunia pada Maret 2026, Robert kini menjadi pengendali utama kerajaan bisnis keluarga Hartono.
Namun, menariknya, kepemimpinan operasional PT Djarum juga sudah memasuki fase regenerasi. Putra Robert, Victor Hartono, kini dipercaya menduduki posisi CEO PT Djarum.
KPK Geledah PT Djarum, Dugaan Permainan Pita Cukai Mulai Didalami
Kasus yang membuat nama PT Djarum menjadi sorotan bermula dari pengembangan penyidikan perkara korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, penyidik KPK mendatangi kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus.
Penggeledahan tersebut bukan sekadar pemeriksaan administratif biasa. KPK sedang menelusuri dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai rokok.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah kemungkinan adanya pemberian uang atau keuntungan tertentu kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai dalam proses pengurusan pita cukai.
Pita cukai sendiri merupakan tanda pelunasan cukai yang wajib dilekatkan pada produk hasil tembakau tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam industri rokok, pengurusan pita cukai merupakan bagian penting dari kegiatan produksi dan distribusi. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam proses tersebut berpotensi berkaitan dengan penerimaan negara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan modus yang terjadi.
Artinya, penyidik belum berhenti pada satu dugaan saja. KPK juga berusaha menelusuri apakah terdapat aliran pemberian kepada oknum tertentu maupun bentuk penyimpangan lainnya.
Penggeledahan Meluas, Enam Perusahaan Terafiliasi Ikut Diperiksa
Perkembangan kasus ternyata tidak berhenti pada penggeledahan kantor PT Djarum.
Pada 29 Oktober 2026, KPK melanjutkan pemeriksaan dengan menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga memiliki hubungan dengan perkara.
Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa seluruh barang bukti tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk membantu mengungkap konstruksi perkara.
Langkah ini menjadi penting karena penyidik perlu menelusuri hubungan antara transaksi perusahaan, proses pengurusan pita cukai, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Meski demikian, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan maupun pemiliknya telah melakukan tindak pidana.
Hingga informasi yang tersedia pada 3 November 2026, masyarakat masih perlu menunggu hasil penyidikan dan pengumuman resmi KPK mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut.
Sumber: ANTARA, 30 Oktober 2026.
Robert Budi Hartono, Sosok yang Kini Mengendalikan Grup Djarum
Di balik perusahaan besar tersebut, terdapat perjalanan panjang keluarga Hartono yang dimulai lebih dari tujuh dekade lalu.
PT Djarum didirikan oleh Oei Wie Gwan pada 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan ini awalnya berkembang sebagai produsen rokok kretek sebelum akhirnya menjelma menjadi salah satu pemain besar dalam industri hasil tembakau nasional.
Setelah Oei Wie Gwan meninggal dunia pada 1963, bisnis keluarga diteruskan oleh kedua putranya, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono.
Keduanya kemudian membangun Djarum menjadi perusahaan dengan jangkauan bisnis yang jauh lebih luas.
Robert Budi Hartono merupakan sosok yang kini menjadi pengendali utama Grup Djarum setelah Michael Bambang Hartono meninggal dunia pada 19 Maret 2026 dalam usia 86 tahun.
Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada kepemimpinan keluarga, tetapi juga pada struktur pengendalian sejumlah aset penting milik keluarga Hartono.
Salah satu perubahan yang tercatat secara resmi terjadi pada PT Dwimuria Investama Andalan, perusahaan yang menjadi pengendali BCA. Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, Robert Budi Hartono kemudian menjadi pemegang saham pengendali terakhir setelah meninggalnya Michael Bambang Hartono.
Dengan demikian, Robert memiliki posisi sentral dalam pengendalian konglomerasi keluarga Hartono.
Bukan Cuma Rokok, Ini Gurita Bisnis Keluarga Hartono
Kekuatan bisnis keluarga Hartono tidak hanya berasal dari industri rokok. Selama bertahun-tahun, mereka melakukan ekspansi ke berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.
Berikut beberapa lini bisnis yang berkaitan dengan Grup Djarum dan keluarga Hartono:
1. Industri rokok
PT Djarum tetap menjadi salah satu perusahaan utama dalam industri rokok nasional. Perusahaan ini dikenal melalui berbagai produk kretek yang dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri.
2. Perbankan melalui BCA
Keluarga Hartono memiliki kepentingan pengendalian di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui PT Dwimuria Investama Andalan.
BCA menjadi salah satu aset strategis dalam portofolio bisnis keluarga Hartono.
3. Elektronik melalui Polytron
Polytron merupakan perusahaan elektronik yang dikenal melalui produk televisi, lemari es, mesin cuci, perangkat audio, hingga berbagai peralatan rumah tangga.
4. Bisnis digital melalui Blibli
Keluarga Hartono juga memiliki keterkaitan dengan PT Global Digital Niaga Tbk, perusahaan yang mengelola platform perdagangan elektronik Blibli.
5. Properti dan investasi
Portofolio keluarga Hartono juga mencakup berbagai kepentingan di sektor properti, investasi, dan bisnis lainnya.
Diversifikasi inilah yang membuat keluarga Hartono dikenal sebagai salah satu kelompok bisnis paling berpengaruh di Indonesia.
Generasi Ketiga Mulai Mengambil Alih Posisi Strategis
Perubahan kepemimpinan di lingkungan keluarga Hartono ternyata tidak hanya berkaitan dengan meninggalnya Michael Bambang Hartono.
Generasi ketiga keluarga ini juga mulai mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan bisnis.
Salah satu nama yang menonjol adalah Victor Rachmat Hartono, putra Robert Budi Hartono.
Victor kini menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT Djarum. Sebelum menduduki posisi tersebut, ia pernah menjalankan tugas sebagai Chief Operating Officer (COO).
Perubahan jabatan ini memperlihatkan bahwa regenerasi kepemimpinan di perusahaan keluarga Hartono sudah berjalan.
Selain Victor, Martin Basuki Hartono juga dikenal memiliki peran penting dalam pengembangan bisnis keluarga, termasuk melalui GDP Venture yang bergerak di bidang investasi dan teknologi.
Sementara itu, Armand Wahyudi Hartono menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BCA.
Kehadiran ketiganya memperlihatkan bagaimana keluarga Hartono membagi tanggung jawab kepemimpinan ke berbagai sektor bisnis.
Dengan struktur tersebut, Robert Budi Hartono berada pada posisi pengendali utama keluarga, sedangkan generasi berikutnya menjalankan berbagai tanggung jawab strategis dan operasional.
Lalu, Siapa Pemilik PT Djarum: Robert atau Victor Hartono?
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan membedakan antara kepemilikan perusahaan dan jabatan pengelolaan.
Robert Budi Hartono merupakan sosok utama yang mengendalikan Grup Djarum setelah meninggalnya Michael Bambang Hartono.
Sementara itu, Victor Hartono dipercaya menjadi CEO PT Djarum, sehingga bertanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan perusahaan.
Artinya, jabatan CEO tidak otomatis menjadikan Victor sebagai pemilik tunggal perusahaan.
Dalam perusahaan keluarga, kepemilikan saham, pengendalian perusahaan, dan jabatan eksekutif merupakan tiga hal yang berbeda.
Karena itu, penyebutan Robert sebagai pengendali utama dan Victor sebagai CEO merupakan gambaran yang lebih tepat untuk memahami struktur kepemimpinan Djarum saat ini.
Bagaimana Posisi PT Djarum setelah Penggeledahan KPK?
Penggeledahan KPK tentu menjadi perhatian bagi perusahaan yang memiliki kegiatan usaha besar, terutama karena industri rokok berkaitan langsung dengan penerimaan negara melalui cukai.
Namun, proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidik perlu memastikan apakah benar terdapat pemberian kepada oknum pejabat, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana mekanismenya, serta apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa sebuah perusahaan yang kantornya digeledah belum tentu secara otomatis terbukti bersalah.
KPK masih harus menyelesaikan rangkaian penyidikan sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.
Dengan demikian, perkembangan kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi proses penegakan hukum, tetapi juga menjadi perhatian terhadap tata kelola industri hasil tembakau di Indonesia.
Nama keluarga Hartono sudah lama menjadi bagian penting dalam peta bisnis nasional. Dari perusahaan rokok yang dirintis pada 1951, keluarga ini berhasil membangun jaringan usaha besar yang merambah sektor perbankan, elektronik, teknologi, hingga properti.
Kini, setelah Robert Budi Hartono menjadi pengendali utama dan Victor Hartono memegang posisi CEO PT Djarum, perusahaan tersebut memasuki babak regenerasi kepemimpinan.
Namun, perhatian publik saat ini tidak hanya tertuju pada siapa yang memimpin perusahaan, melainkan juga pada perkembangan penyidikan KPK mengenai dugaan penyimpangan pengurusan pita cukai.
Publik masih menantikan bagaimana hasil pemeriksaan dokumen, barang bukti elektronik, dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Satu hal yang perlu digarisbawahi, proses hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.