Nama Raffi Ahmad kembali menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Kali ini, sorotan publik tertuju pada anggaran pengadaan jasa influencer senilai Rp3,6 miliar untuk mempromosikan Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Isunya makin ramai setelah warganet menghubungkan paket pengadaan tersebut dengan perjalanan Raffi Ahmad bersama geng The Dudas Minus One ke Natuna pada Juli 2026.
Perbincangan ini bukan sekadar soal perjalanan sejumlah selebritas ke destinasi wisata. Ada persoalan yang lebih besar di baliknya, yakni transparansi penggunaan uang negara, nilai kontrak promosi, hingga seberapa besar manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat.
Isu ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah kontrak pengadaan jasa influencer yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia. Total nilai pengadaan yang menjadi perhatian mencapai Rp14,69 miliar melalui delapan paket pekerjaan dari dua kementerian.
Delapan Proyek Pemerintah dengan Total Anggaran Rp14,69 Miliar
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pekerjaan yang tercatat dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Proyek tersebut berasal dari dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Museum dan Cagar Budaya serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Lima paket pertama berasal dari Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara tiga paket lainnya merupakan pekerjaan dari KKP pada 2025 hingga 2026.
Berikut rincian nilai pengadaan yang menjadi sorotan:
Penayangan video YouTube RANS Entertainment oleh Museum dan Cagar Budaya pada 2024 sebesar Rp452.698.902.
Publikasi Instagram Reels akun Raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
Publikasi Instagram Story akun Raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.
Kegiatan event attendance pada 2024 sebesar Rp2.521.329.200.
Penayangan konten TikTok akun Raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.
Paket influencer engagement dari Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP pada 2025 sebesar Rp3.596.955.000.
Paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dari Setditjen Perikanan Budidaya KKP pada 2025 sebesar Rp3,6 miliar.
Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, dari Setditjen Perikanan Tangkap KKP pada 2026 sebesar Rp3,6 miliar.
Jika seluruh nilai tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai Rp14.696.955.002.
Besarnya angka ini kemudian memunculkan diskusi mengenai efektivitas penggunaan influencer sebagai sarana komunikasi pemerintah. Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari keuangan negara sehingga wajar jika masyarakat ingin mengetahui hasil dan manfaat konkret dari setiap pekerjaan.
Kontrak Rp3,6 Miliar di Natuna Jadi Pusat Perhatian
Dari delapan paket tersebut, pengadaan senilai Rp3,6 miliar untuk promosi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara menjadi salah satu yang paling ramai diperbincangkan.
Paket ini tercatat berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada tahun anggaran 2026. Tujuannya berkaitan dengan jasa publikasi influencer untuk memperkenalkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembangkan kawasan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, kegiatan publikasi idealnya tidak hanya mengejar popularitas di media sosial, tetapi juga mampu memperkenalkan potensi ekonomi nelayan, fasilitas kawasan, serta peluang pengembangan sektor perikanan.
Namun, nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah membuat publik mulai mempertanyakan seperti apa bentuk pekerjaan yang dilakukan, siapa saja influencer yang terlibat, dan bagaimana hasil promosi tersebut diukur.
Pertanyaan inilah yang kemudian semakin berkembang setelah warganet menemukan adanya kunjungan Raffi Ahmad bersama The Dudas Minus One ke Natuna pada Juli 2026.
Perjalanan The Dudas ke Natuna Ikut Diseret dalam Perbincangan
Nama Raffi Ahmad, Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten kembali muncul dalam percakapan warganet. Keempatnya diketahui tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One yang sempat melakukan perjalanan ke Natuna.
Kunjungan tersebut berlangsung pada 25 Juli 2026. Rombongan selebritas ini datang dan disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijarnako, bersama Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Moestofa Albakry.
Selama berada di Natuna, mereka menjelajahi sejumlah lokasi wisata menggunakan kendaraan Vespa. Salah satu destinasi yang dikunjungi adalah Pantai Batu Kasah, yang dikenal dengan panorama alam pesisirnya.
Tidak hanya menikmati pemandangan, rombongan juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, mencicipi makanan khas daerah, serta mengabadikan momen bersama warga.
Kegiatan tersebut kemudian menjadi perhatian karena waktunya berada pada tahun yang sama dengan tercatatnya paket pengadaan publikasi influencer untuk kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
Kesamaan lokasi inilah yang membuat sebagian masyarakat mulai menghubungkan kedua peristiwa tersebut. Meski begitu, hubungan langsung antara perjalanan The Dudas dan kontrak Rp3,6 miliar belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kesamaan tempat dan waktu.
Warganet Ramai Berkomentar, Anggaran Pajak Ikut Disinggung
Setelah informasi pengadaan tersebut menjadi perhatian, sejumlah pengguna Threads mulai menyampaikan kritik dan sindiran.
Salah satu unggahan dari akun @jai****** pada Selasa, 10 November 2026, menuliskan komentar yang menyinggung kemungkinan penggunaan uang negara untuk membiayai perjalanan selebritas.
“Liburan ke natuna, dibayar 3,6M. Asiik bgt.. Pake duit pajak kita kita tuh, yang tiap hari motoran macet²an, kegencet² di KRL, sabtu minggu masih pada masuk.”
Komentar lainnya datang dari akun @dr.dod****** yang turut menyindir keterlibatan sejumlah figur publik dalam perjalanan tersebut.
“Keren banget gue Bisa bayarin desta, rapi amat, boril dan gading jalan2 ke natuna”
Unggahan semacam ini memperlihatkan munculnya keresahan sebagian masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk kegiatan promosi yang melibatkan figur publik.
Di satu sisi, influencer memang dapat membantu memperluas jangkauan informasi melalui media sosial. Namun, di sisi lain, penggunaan dana publik dalam jumlah besar tetap membutuhkan penjelasan yang terbuka agar tidak menimbulkan dugaan atau kesalahpahaman.
Bukan Sekadar Jalan-Jalan, Ada Agenda Promosi Wisata dan Budaya
Kunjungan The Dudas Minus One ke Natuna juga memiliki rangkaian kegiatan yang dipublikasikan melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Selain mendatangi Pantai Batu Kasah, rombongan turut mengunjungi Desa Limau Manis bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.
Di lokasi tersebut, mereka diperkenalkan dengan berbagai tradisi dan kesenian masyarakat Melayu Natuna. Beberapa atraksi yang disaksikan antara lain permainan gasing, kesenian alu, serta pertunjukan tabuhan gendang.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan daya tarik wisata Natuna kepada masyarakat yang lebih luas.
Kehadiran figur publik dengan jumlah pengikut media sosial yang besar memang berpotensi memberikan keuntungan dari sisi promosi. Konten perjalanan, foto destinasi, hingga pengalaman berinteraksi dengan warga dapat menjadi sarana memperkenalkan daerah yang belum banyak diketahui wisatawan.
Meski demikian, dokumentasi kunjungan oleh pemerintah daerah hanya membuktikan bahwa kegiatan tersebut berlangsung. Dokumentasi itu belum otomatis membuktikan bahwa seluruh perjalanan merupakan bagian dari pekerjaan dalam kontrak pengadaan KKP.
Apakah Perjalanan Raffi Ahmad Dibiayai Anggaran Rp3,6 Miliar?
Inilah bagian yang paling penting untuk dipahami agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Ada dua informasi yang saat ini menjadi dasar perbincangan. Pertama, terdapat paket pengadaan KKP senilai Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna. Kedua, Raffi Ahmad bersama The Dudas Minus One memang melakukan kunjungan ke Natuna pada Juli 2026.
Namun, kedua fakta tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perjalanan para selebritas itu dibiayai menggunakan anggaran pengadaan tersebut.
Untuk memastikan keterkaitannya, diperlukan dokumen dan informasi pendukung, seperti kontrak pekerjaan, kerangka acuan kerja (KAK), daftar influencer yang ditugaskan, rincian keluaran pekerjaan, bukti pembayaran, serta laporan pelaksanaan kegiatan.
Perlu juga dibedakan antara kunjungan pribadi, kegiatan promosi pariwisata daerah, dan pekerjaan profesional yang dibayar melalui kontrak pemerintah. Ketiganya bisa memiliki tujuan serta sumber pembiayaan yang berbeda.
Karena itu, dugaan yang beredar di media sosial perlu ditempatkan sebagai pertanyaan publik yang masih membutuhkan pembuktian, bukan sebagai fakta bahwa Raffi Ahmad dan rekan-rekannya menerima pembayaran Rp3,6 miliar untuk perjalanan tersebut.
Transparansi Anggaran Jadi Hal yang Paling Dinantikan
Sorotan ICW terhadap pengadaan senilai Rp14,69 miliar ini pada akhirnya membuka diskusi yang lebih luas mengenai prioritas belanja pemerintah.
Penggunaan jasa influencer bukan sesuatu yang otomatis keliru. Strategi komunikasi digital dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi, memperkenalkan program, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Namun, setiap rupiah dari APBN harus memiliki tujuan yang jelas, proses pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil pekerjaan yang bisa diperiksa.
Terlebih, program yang berkaitan dengan masyarakat nelayan seharusnya memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Promosi yang dilakukan perlu bisa diukur manfaatnya, misalnya melalui jangkauan informasi, peningkatan kunjungan, pengenalan produk perikanan, hingga peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan konten promosi yang ramai ditonton, tetapi juga bukti bahwa anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Viralnya kontrak Rp3,6 miliar untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna menjadi pengingat bahwa penggunaan uang negara akan selalu berada dalam pengawasan masyarakat. Keterlibatan influencer dalam promosi pemerintah sah-sah saja selama prosesnya transparan dan hasilnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Sementara itu, kaitan antara kontrak KKP dan perjalanan The Dudas Minus One masih membutuhkan penjelasan serta bukti lebih lanjut. Hal terpenting bukan sekadar siapa yang datang ke Natuna, melainkan bagaimana anggaran miliaran rupiah tersebut dikelola, siapa penerima manfaatnya, dan apakah hasil pekerjaannya benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.