Aksi Pulihkan Indonesia Digelar 10 November 2026, Ini Agenda Mahasiswa dan Persiapan Pengamanan Polisi

Aksi demonstrasi mahasiswa kembali mewarnai momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026. Kali ini, sejumlah mahasiswa berencana turun ke jalan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mengusung tema “Pulihkan Indonesia”, aksi ini membawa pesan tentang pentingnya pembenahan lingkungan, pemberantasan korupsi, pemenuhan hak masyarakat, hingga penegakan hukum yang adil.

Demonstrasi tersebut diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA). Berdasarkan informasi yang disampaikan penyelenggara, aksi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, mulai pukul 13.00 WIB.

Momentum Hari Pahlawan dipilih bukan tanpa alasan. Mahasiswa ingin menjadikan peringatan perjuangan para pahlawan sebagai pengingat bahwa menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan mengenang sejarah, tetapi juga membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan bangsa.

Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, menjelaskan bahwa seruan “Pulihkan Indonesia” lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi negara yang dinilai masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.

Dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11/2026), Asrul menyampaikan:

“Seruan Pulihkan Indonesia berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Mulai dari krisis ekologi, praktik korupsi dan kolusi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat yang belum terpenuhi, hingga penegakan hukum tanpa bulu.”

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap tuntutan yang disampaikan, tetapi juga menghadirkan langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Lokasi Demo 10 November 2026 di Jakarta

Bagi masyarakat yang beraktivitas di Jakarta, khususnya kawasan Jakarta Pusat, perlu memperhatikan adanya rencana demonstrasi yang berlangsung pada peringatan Hari Pahlawan.

Tugu Tani menjadi salah satu titik demonstrasi yang telah diumumkan oleh pihak penyelenggara. Namun, lokasi tersebut belum tentu menjadi satu-satunya tempat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jakarta.

Polda Metro Jaya menyatakan masih menerima pemberitahuan dari berbagai kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, jumlah kelompok peserta, titik demonstrasi lainnya, serta total massa yang akan hadir belum dapat dipastikan.

Masyarakat yang hendak melintasi kawasan tersebut sebaiknya mempertimbangkan waktu perjalanan dan menyiapkan jalur alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan kepadatan kendaraan.

Ini 5 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Pulihkan Indonesia

Dalam demonstrasi kali ini, BEM PTMA membawa lima tuntutan utama yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.

1. Meminta pemerintah memulihkan krisis lingkungan

Tuntutan pertama berkaitan dengan kondisi lingkungan Indonesia yang dinilai membutuhkan penanganan lebih serius. Mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi kerusakan ekosistem dan krisis ekologis.

Persoalan seperti kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, hingga dampak aktivitas manusia terhadap kehidupan masyarakat menjadi bagian dari perhatian dalam isu tersebut.

Selain meminta pemulihan lingkungan, mahasiswa juga menyuarakan desakan pencopotan Menteri Kehutanan sebagai bagian dari tuntutan mereka.

Menurut mahasiswa, perlindungan lingkungan tidak boleh hanya menjadi wacana. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pengelolaan hutan dan sumber daya alam benar-benar memperhatikan keberlanjutan serta kepentingan masyarakat.

2. Mendesak pemberantasan korupsi dan kolusi

Tuntutan kedua menyoroti praktik korupsi dan persekongkolan kekuasaan yang dinilai dapat merusak tata kelola pemerintahan.

Mahasiswa menginginkan adanya langkah tegas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat pengawasan, serta memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan.

Mereka menilai korupsi bukan sekadar persoalan kerugian keuangan negara. Praktik tersebut juga berpotensi menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengurangi kesempatan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

3. Menuntut pemenuhan hak dasar masyarakat

Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan menjadi tiga sektor penting yang turut disoroti dalam demonstrasi ini.

Mahasiswa meminta pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang lebih terbuka.

Ketiga aspek tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, akses belajar yang terjangkau dan berkualitas perlu diperluas agar tidak hanya dapat dinikmati kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, pelayanan kesehatan harus dapat dijangkau secara adil. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan persoalan lapangan pekerjaan, termasuk kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

4. Mendesak penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu

Persoalan penegakan hukum menjadi tuntutan keempat yang dibawa mahasiswa.

Mereka meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan jabatan, kekayaan, maupun latar belakang sosial.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law menjadi hal penting yang ingin ditegaskan melalui tuntutan tersebut.

Mahasiswa berharap proses hukum tidak hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi juga berlaku sama terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

5. Mengembalikan fungsi hukum agar berpihak kepada rakyat

Tuntutan terakhir berkaitan dengan peran hukum sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

Mahasiswa mendorong agar kebijakan dan pelaksanaan hukum benar-benar memperhatikan kepentingan publik, menjamin hak warga negara, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menguntungkan kelompok tertentu atau membatasi ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Melalui tuntutan ini, mahasiswa ingin mengingatkan bahwa keadilan harus menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara.

BEM PTMA Tegaskan Aksi Bukan untuk Menggulingkan Pemerintahan

Di tengah rencana demonstrasi tersebut, BEM PTMA juga memberikan penegasan mengenai tujuan penyelenggaraan aksi.

Asrul Haruna menyampaikan bahwa demonstrasi bertema “Pulihkan Indonesia” tidak memiliki agenda untuk menggulingkan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa seluruh tuntutan yang dibawa mahasiswa telah melalui proses kajian, diskusi, serta advokasi.

Asrul menegaskan:

“Tidak terdapat sedikit pun agenda maupun upaya makar dalam kegiatan aksi yang kami lakukan.”

Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas bahwa demonstrasi dimaksudkan sebagai ruang penyampaian kritik dan aspirasi terhadap kebijakan maupun persoalan yang dinilai perlu diperbaiki.

Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi, selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas

Mengantisipasi demonstrasi pada Hari Pahlawan, Polda Metro Jaya telah menyiapkan langkah pengamanan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa persiapan dilakukan bersama TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta unsur pengamanan dalam (Pamdal).

Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan tactical floor game pada Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini merupakan simulasi atau pemetaan skenario pengamanan untuk menyamakan pemahaman petugas mengenai pembagian tugas, prosedur pengamanan, serta langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi di lapangan.

Budi menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung dengan tertib.

Ia menyampaikan:

“Hari ini Polda Metro Jaya bersama unsur TNI, Pemprov DKI, dan seluruh stakeholder Pamdal melaksanakan kegiatan tactical floor game.”

Menurutnya, koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh petugas agar kegiatan penyampaian pendapat dapat dijaga dan diamankan sesuai aturan.

“Kita juga berharap dalam penyampaian aspirasi peserta aksi penyampaian juga bertoleransi, memikirkan masyarakat yang lain sekitarnya,” ujar Budi.

Selain menyiapkan personel pengamanan, kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan peningkatan volume kendaraan di sekitar lokasi demonstrasi. Rekayasa lalu lintas disiapkan sebagai langkah penyesuaian apabila kondisi jalan membutuhkan pengaturan.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa pengalihan arus kendaraan dapat bersifat situasional, bergantung pada perkembangan jumlah massa dan kondisi di lapangan.

Jumlah Massa dan Titik Demonstrasi Masih Belum Dipastikan

Walaupun persiapan pengamanan telah dilakukan, Polda Metro Jaya belum memastikan jumlah keseluruhan peserta demonstrasi yang akan turun ke jalan pada 10 November 2026.

Menurut Budi Hermanto, hingga Senin (9/11/2026), kepolisian masih menerima pemberitahuan dari sejumlah pihak mengenai rencana penyampaian pendapat di muka umum.

Artinya, potensi demonstrasi tidak hanya berasal dari satu kelompok mahasiswa. Masih terdapat kemungkinan kelompok masyarakat lainnya turut menggelar aksi dengan lokasi dan agenda masing-masing.

Situasi tersebut membuat kepolisian belum dapat memastikan secara keseluruhan berapa banyak massa yang akan hadir maupun titik mana saja yang berpotensi menjadi lokasi demonstrasi.

Karena itu, warga Jakarta yang memiliki agenda perjalanan pada Selasa, terutama di kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya memantau informasi lalu lintas dan pengumuman resmi dari kepolisian.

Demonstrasi mahasiswa bertema “Pulihkan Indonesia” pada 10 November 2026 menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Lima tuntutan yang dibawa BEM PTMA memperlihatkan sejumlah persoalan yang ingin mendapatkan perhatian pemerintah, mulai dari perlindungan lingkungan hingga keadilan hukum.

Di sisi lain, pengamanan dan pengaturan lalu lintas juga menjadi perhatian agar aktivitas masyarakat tidak terganggu secara berlebihan. Harapannya, aksi dapat berlangsung damai, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya.

Momentum Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga pengingat bahwa membangun Indonesia membutuhkan kepedulian, keberanian menyampaikan kebenaran, serta tanggung jawab bersama. Aspirasi mahasiswa perlu didengar, sementara penyampaiannya tetap harus mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan publik.