Deadline, , 17+8 , Tuntutan, Rakyat Belum Dipenuhi, Apa Jadinya Nih?”Deadline buat pemerintah ngejawab 17+8 Tuntutan Rakyat udah lewat, bro.
Tepatnya Jumat, 5 September 2025. Lo bayangin aja, mahasiswa, buruh, sampai masyarakat sipil udah ngumpulin semua tuntutan mereka dalam satu paket, terus nunggu pemerintah bertindak.
Tapi, sampai sekarang… masih ada yang bolong-bolong gitu jawabannya.
Vincent Thomas, Ketua BEM Kema Unpad yang juga bagian dari Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, bilang kalau rakyat bakal tetep gerak kalau tuntutan mereka nggak dipenuhi.
Tapi, katanya sih, “eskalasi” yang bakal dilakukan nggak melulu soal demo, lebih ke menagih tuntutan itu dengan cara yang lebih terstruktur.
“Kita lihat kan gerakan ini juga bisa berdampak. Kemarin Puan akhirnya cabut tunjangan rumah DPR, anggota DPR nggak ada kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Vincent.
Yah, bisa dibilang itu kemenangan kecil tapi bikin semangat rakyat makin nyala buat tuntutan berikutnya.
Senada, Tiyo Ardianto dari BEM KM UGM bilang mahasiswa di luar Jakarta juga siap turun ke jalan kalau pemerintah nggak serius ngejawab tuntutan. Jadi bukan cuma Jakarta aja yang panas, bro.
Progres Pemenuhan Tuntutan
Nah, 17+8 Tuntutan Rakyat ini ditujukan ke banyak pihak: Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, Polri, TNI, sama kementerian ekonomi.
Berdasarkan pemantauan platform independen Bijak Memantau, update terakhir per 6 September 2025 pagi menunjukkan:
- 10 tuntutan: Baru mulai
- 4 tuntutan: Malah mundur
- 8 tuntutan: Belum digubris
- 3 tuntutan: Udah dipenuhi
Presiden Prabowo sendiri belum langsung ngomong, tapi beberapa pejabatnya udah respons.
Misalnya, Menko Polkam Budi Gunawan bilang aspirasi rakyat bakal ditangani secara bijak dan sesuai hukum.
Wiranto juga bilang nggak semua tuntutan bakal dipenuhi langsung, “kan kalau semua permintaan dipenuhi juga repot.”
DPR juga udah ngejawab dengan 6 poin keputusan:
- Hentikan tunjangan perumahan anggota DPR mulai 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali undangan kenegaraan.
- Pangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR (listrik, telpon, transportasi).
- Anggota DPR yang dinonaktifkan partainya nggak dibayar hak keuangannya.
- Mahkamah partai dan Mahkamah Kehormatan DPR koordinasi soal anggota bermasalah.
- Perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi.
Beberapa partai juga mulai merespons: Golkar bilang bakal pelajari dengan serius, PAN udah stop gaji dan tunjangan beberapa anggotanya, bahkan buka kanal laporan publik via Instagram dan call center.
Respons Polri, TNI, & Pemerintah Ekonomi
Polri menekankan nggak anti kritik, tapi penanganan kekerasan tetap dipantau. TNI juga bilang bakal hormati tuntutan yang menyangkut mereka, terutama soal kembali ke barak.
Sementara Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, bilang akan terus dorong kebijakan untuk buka lapangan kerja baru dan cegah PHK massal.
Apa Sih Isi 17+8 Tuntutan Rakyat?
Biar nggak ribet, ini rangkuman versi anak Jaksel kepo:
Tuntutan langsung (deadline 5 September 2025):
- Bentuk tim investigasi kasus kekerasan demonstran
- Kembalikan TNI ke barak, bebasin demonstran
- Tangkap dan adili anggota yang pake kekerasan
- Bekukan kenaikan gaji DPR, buka transparansi anggaran
- Periksa anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat
- Partai pecat kader yang bikin ulah, umumkan komitmen berpihak rakyat
- TNI nggak ikut urusan sipil, disiplin internal diperketat
- Pastikan upah layak & cegah PHK massal, buka dialog dengan buruh
Tuntutan jangka panjang (deadline 31 Agustus 2026):
- Bersihin DPR & reformasi partai politik
- Reformasi perpajakan yang adil
- Sahkan UU perampasan aset koruptor & penguatan KPK
- Reformasi polisi biar profesional & humanis
- Perkuat Komnas HAM & lembaga pengawas independen
- Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan
So, intinya nih bro sis, gelombang aksi ini belum kelar. Pemerintah udah mulai gerak di beberapa poin, tapi banyak yang masih “belum digubris.” Rakyat?
Masih siap ngecek tiap update dan siap eskalasi kalo perlu. Jadi, lo juga bisa ikutin semua progresnya di situs resmi Bijak Memantau.
Kalau lo kepo, semua link resmi ada di: bijakmemantau.id/tuntutan-178
