Mulai hari ini, Jumat (10/4/2026), para ASN resmi ngerasain sistem kerja baru: work from home (WFH) setiap hari Jumat. Jadi, sekarang pola kerjanya berubah jadi 4 hari ngantor (Senin–Kamis) dan 1 hari kerja dari rumah.
FYI, kebijakan ini baru bisa diterapin sekarang karena Jumat sebelumnya (3/4/2026) masih tanggal merah buat memperingati wafatnya Isa Almasih.
Nah, kebijakan ini bukan sekadar biar kerja lebih santai ya. Pemerintah punya tujuan yang cukup serius, yaitu efisiensi—terutama penghematan energi—yang lagi jadi perhatian setelah konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, udah ngejelasin sejak akhir Maret lalu soal aturan ini.
“WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,”
Ia juga ngingetin kalau konsep kerja fleksibel kayak gini sebenarnya bukan hal baru. Dulu, pas pandemi Covid-19, beberapa instansi juga udah pernah nyobain sistem serupa.
WFH Tapi Jangan Salah, Ini Bukan Hari Libur!
Walaupun kerja dari rumah, bukan berarti ASN bisa leha-leha. Kementerian PANRB langsung ngegas ngasih penegasan lewat media sosialnya:
“WFH Bukan Hari Libur: ASN wajib melaporkan hasil kinerja dan tetap berada dalam pengawasan pemimpin,”
Jadi intinya, kerja tetap jalan, target tetap harus kelar, cuma lokasinya aja yang beda.
Bahkan, aturan ini udah resmi lewat Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Isinya juga cukup jelas, salah satunya:
“Skema Kerja Baru: penerapan 4 hari work from office (Senin-Kamis) dan 1 hari work from home (Jumat),”
Selain itu, ASN juga diwajibkan WFH dari rumah atau domisili masing-masing—bukan dari kafe atau tempat nongkrong ya.
Menteri PANRB Rini Widyantini bilang kalau kebijakan ini dibuat biar sistem kerja makin modern dan adaptif.
“Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,”
Dan yang paling penting:
“Fleksibilitas kerja harus tetap sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan pada lokasi bekerja,”
Pelayanan Publik Tetap Jalan Normal
Buat masyarakat, nggak perlu khawatir. Pemerintah memastikan semua layanan publik tetap berjalan seperti biasa.
“Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan. Itu dipersilakan yang di kantornya mengatur dengan aplikasi tertentu,”
Artinya, meskipun ASN banyak yang WFH, sistem dan layanan tetap harus aktif.
Nggak Semua Bisa WFH, Ini Daftar yang Tetap Ngantor
Nah, nggak semua ASN bisa menikmati WFH tiap Jumat. Ada beberapa sektor yang wajib tetap masuk kantor karena berhubungan langsung sama kebutuhan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelasin:
“Kemudian kebersihan persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah, dan layanan publik lainnya,”
Selain itu, pejabat-pejabat penting juga tetap harus standby di kantor, mulai dari eselon tinggi sampai camat, lurah, dan kepala desa. Tujuannya jelas: biar koordinasi dan pelayanan nggak kacau.
Harus Ada Evaluasi, Nggak Asal Jalan
Pemerintah juga nggak mau kebijakan ini cuma jadi formalitas. Setiap instansi wajib ngecek dan evaluasi secara rutin.
“Untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, setiap instansi diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja organisasi, efisiensi energi, serta kualitas pelayanan publik,”
Hasil evaluasi ini bahkan harus dilaporkan tiap bulan ke Menteri PANRB dan Mendagri.
DPR Ikut Ingatkan: Jangan Sampai Jadi Long Weekend
Dari DPR, anggota Komisi II Muhammad Khozin juga ikut kasih warning biar ASN tetap profesional.
“Produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik,”
Ia juga menyoroti pemilihan hari Jumat yang berpotensi bikin “long weekend”.
Tapi di sisi lain, dia melihat ini sebagai peluang besar:
“Dalam pelaksanaan WFH ini tidak sekadar urusan birokrasi semata, tetapi terkait transportasi umum dan momentum pengendalian polusi di daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan. Sekali lagi, momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama,”
WFH tiap Jumat ini bukan sekadar tren kerja kekinian, tapi bagian dari strategi besar pemerintah buat efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan.
Jadi walaupun kerjanya dari rumah, ekspektasinya tetap tinggi. Bukan makin santai, tapi justru harus makin produktif 🚀
