Nasib para PPPK Paruh Waktu alias P3K PW sekarang lagi jadi topik panas. Tahun 2026 disebut-sebut bakal jadi momen paling krusial buat ribuan tenaga PPPK di seluruh Indonesia. Soalnya, di tahun itu kontrak kerja mereka bakal masuk masa penentuan: lanjut kerja, naik status jadi PPPK penuh waktu, atau justru harus angkat kaki dari pekerjaan.
Situasi ini bikin banyak tenaga PPPK waswas. Gimana enggak, banyak dari mereka udah bertahun-tahun mengabdi di sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai administrasi pemerintahan. Tapi sekarang masa depan mereka masih abu-abu.
Dalam aturan yang tertuang di Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, masa kerja PPPK paruh waktu memang cuma berlaku selama satu tahun. Artinya, kontrak yang berjalan saat ini bakal mencapai batas akhir pada 2026.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, mengaku kondisi ini bikin banyak tenaga PPPK makin cemas, walaupun ada beberapa daerah yang kabarnya siap memperpanjang kontrak sampai 2027.
“Ini sangat meresahkan kami meskipun ada daerah yang menjamin kontrak PPPK paruh waktu hingga 2027,” kata Rini Antika.
Sampai sekarang, pemerintah pusat juga belum ngasih kepastian soal regulasi lanjutan. Padahal, keputusan berikutnya bakal menentukan hidup banyak orang. Ada tiga kemungkinan yang lagi ramai dibahas:
- kontrak diperpanjang,
- diangkat jadi PPPK penuh waktu,
- atau malah diberhentikan total.
Yang bikin tambah rumit, masalah ini ternyata nyambung banget sama kondisi keuangan daerah. Banyak pemerintah daerah disebut udah melewati batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Akibatnya, ruang fiskal makin sempit.
Kalau semua PPPK paruh waktu langsung diangkat jadi PPPK penuh waktu tanpa bantuan dana tambahan dari pusat, daerah bisa kewalahan bayar gaji pegawai.
Rini bahkan ngasih peringatan keras soal dampaknya.
“Tanpa tambahan alokasi pusat akan membuat daerah melakukan ‘bunuh diri fiskal’ atau memilih jalan pintas PHK massal pada 2026 jika PPPK paruh waktu dialihkan menjadi PPPK,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini nggak bisa dianggap sepele. Banyak PPPK paruh waktu sekarang berada di usia produktif akhir, bahkan mendekati masa pensiun. Sebagian besar juga masih punya tanggungan keluarga yang besar.
Kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan tanpa pesangon atau jaminan masa depan, dampaknya bisa serius banget secara ekonomi dan sosial.
“ASN PPPK paruh waktu yang sudah mengabdi puluhan tahun rata-rata berada di usia produktif akhir atau mendekati usia pensiun, dengan tanggungan keluarga yang besar. Kehilangan pekerjaan di usia ini tanpa pesangon yang layak atau jaminan keberlanjutan adalah resep menuju kemiskinan baru,” tuturnya.
Karena itu, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mendesak pemerintah buat nyari solusi yang lebih manusiawi dan realistis. Mereka minta aturan soal batas belanja pegawai jangan dijadikan alasan buat mengurangi tenaga kerja secara besar-besaran.
Selain itu, mereka juga berharap pemerintah pusat ikut turun tangan lewat tambahan dukungan anggaran supaya daerah nggak sendirian nanggung beban penggajian.
Ada juga usulan supaya sistem gaji PPPK nantinya bisa dibantu lewat skema APBN, bukan cuma mengandalkan kemampuan fiskal daerah yang beda-beda.
Rini menegaskan kalau status PPPK itu bagian dari ASN, maka kesejahteraan mereka seharusnya jadi tanggung jawab nasional.
“Jika status mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka standarisasi kesejahteraan harus menjadi tanggung jawab nasional, bukan bergantung pada kekuatan fiskal daerah yang jomplang,” tegas Rini.
Di sisi lain, banyak tenaga PPPK berharap tahun 2026 bukan jadi “tahun PHK massal”, tapi justru jadi masa evaluasi dan transisi menuju status kerja yang lebih jelas.
“Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun evaluasi untuk pengangkatan secara bertahap berdasarkan masa kerja dan kebutuhan organisasi, bukan menjadi ‘tahun eksekusi’ PHK,” tegas Rini Antika.
Kini perhatian para tenaga PPPK tertuju ke pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap keputusan yang diambil nanti nggak cuma mikirin angka anggaran, tapi juga nasib ribuan pekerja yang selama ini jadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
