Soal kerja dari rumah alias work from home (WFH) tiap hari Jumat resmi lanjut lagi nih buat para Aparatur Sipil Negara (ASN)sampai dua bulan ke depan. Jadi, skema kerja fleksibel yang udah berjalan sejak awal April 2026 bakal tetap dipakai pemerintah buat sementara waktu.

Keputusan ini diumumin langsung sama Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bareng Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga.

Pemerintah bilang, keputusan memperpanjang WFH ini bukan tanpa alasan. Kondisi ekonomi global lagi nggak santai karena konflik bersenjata di Timur Tengah masih panas dan belum nunjukin tanda-tanda reda. Dampaknya ikut terasa ke banyak sektor, terutama harga minyak dunia yang makin melonjak.

Nah, gara-gara harga energi naik, pemerintah memilih strategi penghematan, salah satunya lewat pengurangan mobilitas ASN. Dengan lebih banyak pegawai kerja dari rumah tiap Jumat, konsumsi bahan bakar dan penggunaan energi diharapkan bisa ditekan.

Selain urusan hemat energi, pemerintah juga lagi dorong perubahan budaya kerja yang lebih modern dan digital. Jadi bukan cuma sekadar WFH biar jalanan nggak macet, tapi juga bagian dari transformasi sistem kerja birokrasi supaya makin efisien dan adaptif di era teknologi.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dianggap lumayan membantu ngurangin kepadatan aktivitas di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, sampai Semarang.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menilai sistem WFH sejauh ini cukup efektif buat mengurai mobilitas masyarakat di perkotaan. Tapi menurut dia, ada satu hal penting yang jangan sampai keteteran: pelayanan publik.

Agustinus ngingetin kalau jangan sampai masyarakat malah jadi susah ngurus layanan gara-gara jumlah pegawai di kantor berkurang saat Jumat. Ia menilai pemerintah perlu bener-bener siapin SOP yang jelas supaya pelayanan tetap lancar walaupun sebagian ASN kerja dari rumah.

“Ketika WFH di hari Jumat di instansi pemerintah diperpanjang, kemungkinan bisa mengurangi tingkat kepuasan layanan masyarakat, karena jumlah ASN sebagai provider yang melayani berkurang sehingga antrean akan menjadi lebih panjang,” ujar Agustinus.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, bilang kalau sukses atau nggaknya WFH ASN sebenarnya tergantung pengawasan dari pimpinan masing-masing instansi.

Menurut Lina, atasan harus aktif memastikan pegawai benar-benar kerja dan menyelesaikan tugas sesuai target. Soalnya, laporan administratif aja belum tentu menggambarkan kondisi kerja sebenarnya di lapangan.

“Pimpinan memastikan bahwa mereka memang melaksanakan fungsinya. Itu kata kunci yang pertama. Jadi, artinya tanggung jawab bukan semata di ASN,” ujar Lina.

Ia juga menilai pengawasan rutin jauh lebih efektif dibanding cuma ngecek laporan mingguan atau bulanan. Karena pimpinan dinilai paling paham ritme kerja dan progres bawahannya sehari-hari.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap keseimbangan antara efisiensi kerja, penghematan energi, dan kualitas pelayanan publik tetap bisa terjaga di tengah situasi global yang lagi nggak menentu.