Polemik rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, makin ramai dibahas menjelang aksi warga Pati di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Rekening yang disebut berisi sekitar Rp80,9 juta itu sebelumnya dikabarkan diblokir dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan operasional massa.
Namun, ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Istilah “diblokir” yang beredar ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan penjelasan terbaru dari aparat. Polda Metro Jaya menyebut tindakan yang diminta penyidik bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi dalam rangka penyelidikan.
Jadi, ceritanya bukan sekadar rekening tiba-tiba ditutup oleh bank. Ada proses dan permintaan dari aparat yang kemudian menjadi dasar pembatasan transaksi tersebut.
Saldo Rp80,9 Juta Jadi Sorotan
Rekening atas nama Supriyono menjadi perhatian setelah tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Menurut keterangan yang beredar, saldo sekitar Rp80,9 juta di dalam rekening itu merupakan gabungan uang pribadi dan donasi masyarakat.
Dana tersebut disebut disiapkan untuk berbagai kebutuhan warga yang mengikuti kegiatan di Jakarta, seperti konsumsi, transportasi, akomodasi, dan kebutuhan logistik lainnya.
Karena akses transaksi terganggu menjelang agenda aksi, persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan publik. Apalagi waktunya berdekatan dengan rencana demo AMPB di depan Gedung DPR RI.
Supriyono sebelumnya mempertanyakan kondisi rekening tersebut karena dana di dalamnya akan digunakan untuk mendukung kebutuhan peserta aksi. Pemberitaan mengenai persoalan itu pun langsung menyebar luas.
Bank Mandiri: Bukan Keputusan Sepihak
Bank Mandiri kemudian memberikan klarifikasi. Bank menyatakan tindakan terhadap rekening tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum (APH) dan dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
Artinya, Bank Mandiri menyatakan pembatasan transaksi tersebut bukan keputusan sepihak yang muncul begitu saja dari pihak bank.
Corporate Secretary Bank Mandiri juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah.
Keterangan ini penting karena sebelumnya publik banyak memakai istilah “pemblokiran”. Sementara perkembangan berikutnya dari kepolisian menggunakan istilah penundaan transaksi.
Polisi Beri Klarifikasi: Penundaan Transaksi
Nah, bagian ini yang bikin persoalannya makin jelas.
Pada 24 Agustus 2026, Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penyidik Ditreskrimsus mengajukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Penundaan tersebut dilakukan dalam rangka proses penyelidikan.
Dengan demikian, penyebutan “rekening diblokir” sebaiknya dibaca dengan hati-hati. Secara pemberitaan, rekening memang dilaporkan tidak dapat digunakan untuk transaksi, tetapi aparat menyatakan tindakan hukumnya berupa penundaan transaksi.
Perbedaan istilah ini cukup penting karena publik perlu mengetahui apakah sebuah rekening benar-benar diblokir atau transaksi di dalamnya hanya ditunda berdasarkan proses hukum tertentu.
Kenapa Rekening Itu Ditunda Transaksinya?
Untuk bagian alasan secara detail, publik tetap perlu menunggu penjelasan resmi aparat mengenai perkara atau penyelidikan yang menjadi dasar permintaan tersebut.
Yang sudah disampaikan Polda Metro Jaya adalah bahwa permohonan penundaan transaksi diajukan penyidik Ditreskrimsus dalam rangka penyelidikan. Jadi, belum tepat kalau publik langsung menarik kesimpulan bahwa tindakan tersebut otomatis berkaitan dengan isi tuntutan demonstrasi atau sikap politik kelompok AMPB.
Hal ini juga penting supaya informasi yang beredar tidak berubah menjadi spekulasi.
Demo AMPB Tetap Jalan 27 Agustus
Di tengah polemik rekening, AMPB tetap menyatakan akan melanjutkan agenda penyampaian aspirasi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Dalam aksi tersebut, AMPB membawa tuntutan yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Berdasarkan keterangan terbaru koordinator AMPB kepada ANTARA, ada dua tuntutan utama, yaitu mendorong segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Supriyono juga menegaskan bahwa aksi tersebut akan berlangsung damai dan tidak membawa agenda untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, rencana aksi AMPB di depan DPR juga telah diberitakan sebagai agenda untuk menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Jadi, Rekeningnya Diblokir atau Tidak?
Kalau dirangkum biar nggak bikin bingung, kronologinya kurang lebih begini: rekening Supriyono yang disebut menyimpan sekitar Rp80,9 juta tidak bisa digunakan untuk transaksi. Bank Mandiri mengatakan tindakan tersebut dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dan bukan keputusan sepihak bank.
Kemudian, Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi bahwa permintaan penyidik bukan berupa pemblokiran, melainkan penundaan transaksi untuk kepentingan penyelidikan.
Jadi, istilah “diblokir” yang ramai di media sosial perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Yang terkonfirmasi dari keterangan terbaru aparat adalah adanya penundaan transaksi.
Polemik Belum Berhenti di Sini
Persoalan rekening ini menjadi sorotan bukan cuma karena nominalnya cukup besar, tetapi juga karena waktunya berdekatan dengan agenda aksi warga Pati di Jakarta.
Di satu sisi, bank menyatakan telah menjalankan permintaan aparat sesuai prosedur. Di sisi lain, masyarakat tentu ingin mengetahui secara jelas dasar hukum dan konteks penyelidikan yang membuat transaksi rekening tersebut ditunda.
Kejelasan informasi menjadi penting supaya publik tidak hanya mendapatkan potongan cerita dari media sosial.
Polemik rekening Supriyono alias Botok kini memasuki babak baru setelah polisi membedakan antara istilah pemblokiran dan penundaan transaksi. Bank Mandiri menyebut tindakannya berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, sementara Polda Metro Jaya menegaskan permintaan tersebut berkaitan dengan proses penyelidikan.
Sementara itu, AMPB tetap menyatakan akan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 dengan fokus pada isu pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset. Perkembangan berikutnya soal status rekening dan dasar penyelidikannya masih menjadi hal yang paling ditunggu publik.