Pergantian Menteri Keuangan secara mendadak kembali bikin publik penasaran. Purbaya Yudhi Sadewa resmi tidak lagi menduduki kursi Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu baru di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan kini dipercaya melanjutkan tugas sebagai bendahara negara.
Di tengah pergantian tersebut, perhatian publik langsung tertuju pada polemik yang sempat muncul beberapa pekan sebelumnya, yakni soal rencana setoran keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Angkanya juga bukan Rp120 miliar seperti yang sempat beredar, melainkan sekitar Rp120 triliun.
Lantas, apakah pergantian Purbaya berkaitan dengan pernyataannya soal dana tersebut?
Awalnya dari Pernyataan Purbaya soal Rp120 Triliun
Polemik ini mulai ramai pada 28 Agustus 2026. Saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Purbaya menyampaikan bahwa Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026.
Menurut Purbaya, dana tersebut akan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Ia juga menyebut angka Rp120 triliun itu merupakan keputusan Presiden Prabowo.
Purbaya kemudian membandingkan angka tersebut dengan penerimaan dividen BUMN pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp90 triliun. Karena itu, rencana penerimaan Rp120 triliun dianggap dapat memberikan tambahan ruang bagi APBN.
Namun, persoalannya ternyata tidak berhenti di angka tersebut.
Kenapa Danantara Ikut Jadi Sorotan?
Perubahan pengelolaan dividen BUMN membuat pembahasan mengenai keuntungan Danantara menjadi cukup sensitif dari sisi pengelolaan keuangan negara.
Sebelum perubahan mekanisme tersebut, dividen BUMN masuk ke penerimaan negara melalui pos kekayaan negara yang dipisahkan. Setelah pengelolaan aset dan investasi BUMN berada dalam ekosistem Danantara, pembahasan mengenai berapa bagian keuntungan yang dapat kembali masuk ke APBN menjadi perhatian.
Di sinilah pernyataan Purbaya mengenai angka Rp120 triliun kemudian menjadi bahan perbincangan.
Sebab, setelah pernyataan tersebut muncul, ada keterangan dari pihak Danantara yang menunjukkan bahwa mekanisme dan besaran pembagian keuntungan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
Pernyataan Purbaya dan Danantara Sempat Berbeda
Perbedaan keterangan makin membuat isu ini ramai.
Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar Rp120 triliun akan masuk ke APBN. Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani kemudian memberikan keterangan bahwa pembahasan mengenai setoran tersebut masih perlu dilakukan.
Bahkan setelah Purbaya tidak lagi menjabat, Rosan pada 14 September mengatakan Danantara akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, mengenai pembagian dividen kepada negara. Rosan juga menyatakan belum dapat memastikan skema pembagian dividen yang sebelumnya dibahas bersama Purbaya.
Artinya, persoalan Rp120 triliun tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan kebijakan, bukan sekadar angka yang berdiri sendiri.
Lalu, Apakah Purbaya Diganti karena Membocorkan Rp120 Triliun?
Nah, bagian ini yang perlu dibedakan antara fakta dan dugaan.
Memang benar Purbaya menyampaikan angka sekitar Rp120 triliun ke publik. Memang benar pula pergantian dirinya terjadi tidak lama setelah polemik mengenai rencana setoran Danantara mencuat.
Tetapi, kedekatan waktu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa keduanya memiliki hubungan sebab-akibat.
Dalam keterangan resmi mengenai pelantikan Suahasil, pemerintah menyebut pergantian tersebut dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 97/P Tahun 2026. Namun, sumber resmi yang memuat pelantikan itu tidak menyebut bahwa polemik Danantara atau pernyataan Rp120 triliun menjadi alasan Purbaya diberhentikan.
Karena itu, klaim bahwa Purbaya dicopot gara-gara membocorkan informasi soal setoran Danantara masih berada pada ranah spekulasi apabila belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hubungan tersebut.
Pergantian Terjadi Saat Polemik Masih Hangat
Yang membuat publik makin penasaran adalah urutan waktunya.
Pada 28 Agustus, Purbaya mengungkap rencana setoran sekitar Rp120 triliun. Setelah itu, pembahasan mengenai mekanisme setoran Danantara terus menjadi perhatian. Kemudian pada 14 September, Purbaya resmi digantikan Suahasil Nazara.
Rangkaian waktunya memang berdekatan. Namun, dalam membaca sebuah kebijakan pemerintah, urutan waktu saja tidak otomatis bisa digunakan untuk menentukan alasan di balik sebuah keputusan politik atau administratif.
Apalagi, Presiden Prabowo maupun pemerintah melalui keterangan resmi yang tersedia tidak menyatakan bahwa Purbaya diberhentikan karena pernyataannya mengenai Danantara.
Suahasil Kini Punya Tugas Besar di Kementerian Keuangan
Setelah resmi dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa arahan Presiden kepadanya berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Ia juga menekankan bahwa APBN harus mampu mendukung program prioritas pemerintah sekaligus tetap sehat dan dapat dipercaya.
Dengan pergantian tersebut, perhatian berikutnya bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, tetapi juga bagaimana pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai penerimaan negara, termasuk rencana pembagian keuntungan Danantara.
Jadi, kalau pertanyaannya “Apakah Purbaya diganti karena membocorkan setoran Rp120 triliun Danantara?”, jawabannya sejauh informasi resmi yang tersedia saat ini belum bisa dipastikan demikian.
Faktanya, Purbaya memang pernah mengungkap angka sekitar Rp120 triliun dan pergantian jabatan memang terjadi pada 14 September 2026. Namun, alasan resmi pergantian yang tersedia tidak mengaitkan pencopotan tersebut dengan pernyataan Danantara.
Dengan kata lain, publik masih perlu membedakan mana yang sudah dikonfirmasi pemerintah dan mana yang baru muncul sebagai dugaan. Polemik Rp120 triliun sendiri kemungkinan masih akan terus menjadi perhatian karena pembahasan mengenai skema setoran Danantara kepada negara kini berada di tangan Menteri Keuangan baru bersama pihak terkait.