Penggunaan anggaran negara untuk membayar jasa promosi influencer kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, nama Raffi Ahmad ikut terseret setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya pengadaan jasa influencer senilai hampir Rp14,7 miliar yang tercatat melibatkan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia.
Anggaran tersebut disebut berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Temuan ini langsung menarik perhatian publik karena nilainya terbilang fantastis dan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.
Informasi tersebut disampaikan ICW melalui siaran pers pada Senin, 9 November 2026. Dalam keterangannya, ICW menyebut bahwa kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad.
Lantas, berapa sebenarnya anggaran yang digunakan, siapa saja pihak yang terlibat, dan untuk keperluan apa jasa promosi tersebut dibeli?
Delapan Paket Pengadaan Capai Rp14,69 Miliar
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang menjadi sorotan.
Rinciannya terdiri dari lima paket pengadaan oleh Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket pengadaan oleh KKP pada periode 2025–2026.
Jika seluruh nilai kontrak tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Menariknya, pengadaan ini tidak hanya berkaitan dengan unggahan promosi di media sosial. Ada pula anggaran untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan atau acara pemerintah.
1. Lima Paket Endorse Kemendikbudristek
Pada 2024, satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek tercatat melakukan lima paket pengadaan jasa influencer yang berkaitan dengan promosi melalui berbagai platform digital.
Berikut rincian anggarannya:
- Penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
- Penayangan Instagram Reels melalui akun @raffinagita1717: Rp205.893.300.
- Penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717: Rp575.655.000.
- Pengadaan kehadiran dalam acara atau event attendance: Rp2.521.329.200.
- Penayangan konten TikTok melalui akun @raffinagita1717: Rp144.423.600.
Total anggaran Kemendikbudristek mencapai Rp3.900.000.002.
Dari lima paket tersebut, biaya terbesar dialokasikan untuk menghadirkan influencer dalam sebuah acara, yakni sekitar Rp2,52 miliar.
Artinya, pengadaan yang dilakukan tidak sebatas membeli ruang promosi di media sosial. Ada pula kegiatan yang melibatkan kehadiran figur publik secara langsung.
Namun, rincian kegiatan, durasi pekerjaan, jumlah konten, serta hasil yang diperoleh dari masing-masing kontrak masih perlu dilihat melalui dokumen pengadaan resminya.
2. Tiga Paket Endorse KKP Capai Rp10,79 Miliar
Selain Kemendikbudristek, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tercatat melakukan tiga paket pengadaan jasa influencer.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui beberapa satuan kerja, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, serta Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Berikut rincian anggarannya:
- Pengadaan influencer engagement: Rp3.596.955.000.
- Pengadaan influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp3.600.000.000.
- Pengadaan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna: Rp3.600.000.000.
Total anggaran KKP mencapai Rp10.796.955.000.
Dari ketiga paket tersebut, dua di antaranya memiliki nilai kontrak masing-masing Rp3,6 miliar.
Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
Program ini berkaitan dengan pengembangan kawasan nelayan. Karena itu, penggunaan influencer diduga dimaksudkan untuk membantu memperkenalkan program pemerintah kepada masyarakat melalui jangkauan media sosial.
Meski begitu, efektivitas promosi tersebut tetap perlu diukur berdasarkan hasil pekerjaan, jangkauan publikasi, sasaran audiens, dan manfaat yang benar-benar diperoleh pemerintah.
Siapa Pihak yang Berada di Balik Pengadaan Ini?
Dalam laporan yang disampaikan ICW, perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.
Perusahaan tersebut tercatat sebagai pihak yang menerima pengadaan jasa influencer dari dua kementerian.
Sementara itu, akun media sosial yang disebut dalam rincian pekerjaan antara lain @raffinagita1717 dan kanal YouTube RANS Entertainment.
Dengan demikian, terdapat beberapa pihak yang perlu diperhatikan dalam persoalan ini, mulai dari kementerian sebagai pihak yang menggunakan anggaran, satuan kerja yang melaksanakan pengadaan, perusahaan penyedia jasa, hingga figur publik dan kanal media sosial yang menjadi bagian dari kegiatan promosi.
Namun, penting dipahami bahwa tercatatnya sebuah kontrak pengadaan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Penilaian tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap proses pengadaan, kewajaran harga, pelaksanaan pekerjaan, dan pertanggungjawaban pembayaran.
ICW Pertanyakan Penggunaan APBN untuk Membayar Influencer
Temuan senilai Rp14,7 miliar ini membuat ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian, terutama ketika pemerintah sedang mendorong penghematan belanja negara.
Kritik tersebut dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut ICW, pemerintah perlu menjelaskan alasan penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan promosi melalui influencer.
Terlebih, kementerian sebenarnya sudah memiliki biro hubungan masyarakat, bagian komunikasi publik, serta berbagai saluran resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai apakah penggunaan influencer memang menjadi kebutuhan yang mendesak atau masih bisa dilakukan dengan memaksimalkan fasilitas komunikasi yang telah dimiliki pemerintah.
Persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah boleh menggunakan jasa influencer. Promosi melalui media sosial memang bisa menjadi salah satu cara menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Akan tetapi, penggunaan uang negara harus memiliki tujuan yang jelas, harga yang wajar, proses pengadaan yang sesuai aturan, serta hasil pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
ICW Minta Kontrak Dibuka dan Dilakukan Audit
Tidak berhenti pada pengungkapan angka, ICW juga mendesak pemerintah untuk membuka dokumen pengadaan kepada masyarakat.
Dokumen yang diminta meliputi:
- Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan pekerjaan.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk mengetahui dasar perhitungan biaya pengadaan.
- Dokumen kontrak antara kementerian dan penyedia jasa.
- Bukti pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- Laporan hasil pekerjaan sebagai bukti bahwa jasa yang dibeli benar-benar diberikan sesuai kesepakatan.
Keterbukaan dokumen tersebut dinilai penting agar masyarakat bisa mengetahui apakah anggaran yang digunakan sudah sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat yang sepadan.
ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal di lingkungan KKP dan Kemendikbudristek, melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan tersebut.
Pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap kewajaran harga, mekanisme pembayaran, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta alasan kementerian memilih menggunakan jasa influencer.
Mengapa Kasus Ini Menjadi Perhatian Publik?
Nilai Rp14,7 miliar tentu bukan angka kecil, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan publik yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan, termasuk ketika pemerintah memilih menggandeng figur publik untuk menyampaikan program kepada masyarakat.
Di sisi lain, penggunaan influencer dalam kegiatan pemerintah tidak serta-merta salah. Selama dilakukan sesuai ketentuan, memiliki tujuan yang jelas, dan memberikan manfaat yang terukur, jasa komunikasi profesional dapat menjadi bagian dari strategi penyampaian informasi publik.
Hal yang perlu dipastikan adalah apakah biaya yang dibayarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan publikasi yang sulit diukur manfaatnya, sementara kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak justru membutuhkan perhatian lebih besar.
Terungkapnya delapan paket pengadaan jasa influencer dengan nilai total hampir Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia kini menjadi perhatian serius terhadap transparansi belanja pemerintah.
Sorotan ICW tidak hanya tertuju pada besarnya nominal anggaran, tetapi juga pada alasan pengadaan, kewajaran biaya, serta manfaat yang dihasilkan dari kerja sama tersebut.
Kini, penjelasan terbuka dari Kemendikbudristek dan KKP menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Pemeriksaan oleh lembaga pengawasan juga diperlukan agar penggunaan APBN benar-benar sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki alasan yang masuk akal, hasil yang jelas, dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik.