Isu iuran naik lagi nih, guys. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sabar dulu, katanya yang bakal paling kerasa itu cuma kalangan menengah ke atas.
Ngomong di Jakarta, Rabu (25/2), Menkes negesin kalau warga miskin nggak perlu panik. Soalnya mereka dibayarin pemerintah lewat skema bantuan.
“Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,”
Jadi buat yang masuk kategori Desil 1-5 di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), iurannya tetap ditanggung negara lewat skema PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional).
Kenapa sih iuran BPJS Kesehatan mau naik?
Nah, ini yang jadi akar masalah. Kondisi keuangan BPJS Kesehatan lagi nggak baik-baik aja. Tahun ini diprediksi defisitnya bisa tembus Rp20-30 triliun. Pemerintah memang udah siap talangin sekitar Rp20 triliun, tapi menurut Menkes, kalau polanya begini terus, tiap tahun bakal tekor lagi.
Efeknya bukan cuma angka di atas kertas. Dampaknya bisa langsung ke rumah sakit.
“Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,”
Kalau pembayaran klaim ke rumah sakit molor, operasional bisa terganggu. Dari bayar tenaga kesehatan, beli obat, sampai layanan pasien bisa kena imbas. Makanya pemerintah merasa perlu ada “perubahan struktural”, bukan sekadar tambal sulam anggaran tiap tahun.
Konsepnya: yang mampu bantu yang kurang mampu
Menurut Menkes, sistem asuransi sosial memang konsepnya subsidi silang. Yang lebih mampu bantu yang kurang mampu. Kurang lebih kayak sistem pajak.
“Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,”
Intinya, iuran sekitar Rp42 ribu per bulan dinilai masih masuk akal buat kelompok menengah ke atas.
Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, ngasih warning. Katanya, kalau iuran benar-benar naik, bisa jadi makin banyak peserta yang nunggak atau malah nonaktif.
Menurut dia, keluarga bakal otomatis atur ulang pengeluaran kalau beban naik. Risiko terbesarnya? Orang kehilangan jaminan kesehatan justru saat lagi butuh-butuhnya.
Kelompok miskin relatif aman karena ditanggung PBI JKN, dan kelompok kaya cenderung mampu bayar. Tapi yang rawan justru kelas menengah—terutama pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran pas-pasan tiap bulan.
Karena itu, wacana kenaikan ini dinilai perlu kajian yang benar-benar matang. Jangan sampai niatnya mau menyelamatkan sistem jaminan kesehatan nasional, tapi malah bikin daya jangkaunya makin menyempit.
Jadi, meski pemerintah bilang yang terdampak cuma kelas menengah ke atas, diskusinya masih panjang. Yang jelas, isu iuran BPJS ini bukan sekadar naik atau nggak naik, tapi soal keberlanjutan sistem kesehatan buat jutaan orang Indonesia.
