Fenomena “no viral, no justice” alias anggapan bahwa laporan masyarakat baru mendapat perhatian setelah ramai di media sosial kembali jadi sorotan. Dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kamis, 1 Oktober 2026, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menyampaikan komitmennya untuk mengubah kondisi tersebut.
Suyudi menilai masyarakat yang sudah membuat laporan ke kepolisian seharusnya bisa mengetahui perkembangan kasusnya lewat mekanisme resmi. Pelapor tidak semestinya harus membuat kasusnya viral atau mencari akses informal kepada penyidik hanya untuk mendapatkan informasi tentang perkara yang sedang ditangani.
Menurut Suyudi, persoalan ini menjadi salah satu dari sembilan hal yang menjadi kegelisahan publik terhadap pelayanan kepolisian. Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya melihat apakah sebuah perkara akhirnya selesai atau tidak. Cara masyarakat dilayani selama proses penanganan perkara juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Ia menekankan bahwa pelapor memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang memang dapat dibuka kepada publik sesuai aturan. Dengan sistem informasi yang lebih transparan, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa harus mengandalkan tekanan publik melalui media sosial agar laporannya mendapat perhatian.
Suyudi juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang perlu dibenahi di tubuh Polri. Di antaranya kepastian terhadap laporan masyarakat, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dugaan pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan, transparansi penanganan perkara, serta kultur pelayanan.
Buat masyarakat, poin ini cukup penting karena pengalaman berhadapan dengan aparat bukan cuma soal hasil akhir sebuah kasus. Informasi yang jelas, sikap pelayanan, konsistensi penerapan aturan, sampai kepastian mengenai proses laporan juga ikut menentukan apakah masyarakat merasa benar-benar mendapatkan perlindungan hukum.
Suyudi juga menyebut kritik dan hasil survei mengenai kepuasan masyarakat terhadap Polri seharusnya tidak sekadar menjadi angka di atas kertas. Jika tingkat kepuasan meningkat, hasil tersebut tetap perlu dijadikan bahan untuk mempertahankan dan memperbaiki pelayanan. Sementara kalau ada survei yang menunjukkan kepuasan rendah, kondisi tersebut harus dibaca sebagai sinyal untuk melakukan evaluasi.
Menurutnya, capaian internal institusi perlu dilihat bersamaan dengan pengalaman masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kepolisian. Artinya, ukuran keberhasilan pembenahan Polri bukan hanya dari sisi internal, tetapi juga dari bagaimana masyarakat merasakan pelayanan tersebut.
Pernyataan mengenai “no viral, no justice” itu disampaikan dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Komjen Suyudi sebagai calon Kapolri. Dalam proses tersebut, Komisi III DPR RI menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada hari yang sama.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 30 September 2026, yang berisi usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.
Jadi, isu yang dibawa Suyudi bukan sekadar soal menghapus istilah yang sering muncul di media sosial. Yang lebih besar adalah bagaimana laporan masyarakat bisa diproses melalui jalur resmi dengan informasi yang jelas, pelayanan yang konsisten, serta mekanisme pengawasan yang membuat masyarakat tidak merasa harus mencari perhatian publik terlebih dahulu.
Kalau komitmen tersebut benar-benar diterapkan, tantangannya tentu ada pada pelaksanaan di lapangan. Masyarakat nantinya bisa melihat apakah pembenahan transparansi, kepastian laporan, dan kultur pelayanan benar-benar terasa ketika mereka berhadapan langsung dengan institusi kepolisian.