Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi bikin geger dunia internasional. Kali ini, gara-gara ancaman tarif impor baru yang dikaitkan langsung dengan ambisi AS buat menguasai Greenland, para pemimpin Eropa kompak angkat suara. Reaksinya? Keras, tegas, dan jelas: nggak bisa diterima.
Ancaman Trump itu dinilai bukan cuma soal ekonomi, tapi sudah masuk wilayah sensitif: kedaulatan dan keamanan kawasan Eropa. Banyak pihak khawatir, kalau langkah ini diteruskan, hubungan transatlantik antara AS dan Eropa bisa makin renggang.
Inggris dan Prancis Langsung Pasang Badan
Mengutip laporan BBC, Minggu (18/1/2026), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara terang-terangan menyebut ancaman tarif Trump sebagai langkah yang keliru. Menurutnya, pendekatan tekanan ekonomi bukan solusi buat isu geopolitik yang kompleks seperti Greenland.
Nada serupa juga datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia menegaskan bahwa kebijakan tarif impor yang dijadikan alat tekanan politik itu tidak dapat diterima oleh negara-negara Eropa.
Pernyataan keras ini muncul setelah Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif impor 10% terhadap produk dari delapan negara Eropa, yang rencananya mulai berlaku 1 Februari 2026. Lebih ekstrem lagi, Trump juga membuka kemungkinan tarif tersebut naik hingga 25% dan akan terus diberlakukan sampai ada kesepakatan yang sesuai dengan keinginan AS.
Delapan Negara Eropa Kena Imbas
Delapan negara yang masuk daftar “sasaran tarif” Trump bukan negara kecil. Mereka adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.
Trump berdalih, langkah ini diambil karena Greenland, yang merupakan wilayah otonom Denmark, dianggap punya nilai strategis super penting buat keamanan nasional Amerika Serikat. Bahkan, Trump secara terbuka tidak menutup kemungkinan mengambil Greenland dengan kekuatan, jika diperlukan.
Pernyataan itu jelas bikin banyak pihak di Eropa geleng-geleng kepala. Pasalnya, Greenland bukan cuma soal wilayah, tapi juga simbol kedaulatan dan stabilitas kawasan Arktik.
Warga Greenland Turun ke Jalan
Situasi makin panas ketika ribuan warga Greenland dan Denmark turun ke jalan pada Sabtu (17/1/2026). Aksi demonstrasi ini jadi bentuk penolakan terbuka terhadap rencana AS yang dianggap terlalu agresif.
Di Nuuk, ibu kota Greenland, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen bahkan ikut berbicara langsung di hadapan warga. Aksi ini menunjukkan bahwa penolakan datang bukan cuma dari elite politik, tapi juga dari masyarakat akar rumput.
Greenland sendiri dikenal sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam dan punya posisi geografis super strategis di antara Amerika Utara dan kawasan Arktik. Wilayah ini dinilai krusial untuk sistem peringatan dini rudal, pengawasan militer, serta jalur pelayaran internasional yang makin ramai akibat mencairnya es Arktik.
Eropa Kompak Dukung Denmark
Melihat eskalasi situasi, sejumlah negara Eropa langsung menyatakan solidaritas penuh terhadap Denmark. Mereka sepakat bahwa keamanan Arktik bukan urusan satu negara, melainkan tanggung jawab bersama dalam kerangka NATO.
Prancis, Jerman, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris bahkan sudah mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland dalam misi pengintaian. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Eropa tidak tinggal diam menghadapi tekanan AS.
Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan bahwa Uni Eropa akan teguh membela hukum internasional dan kedaulatan wilayah negara anggotanya. Ia menyebut, ancaman ekonomi tidak bisa dijadikan alat untuk mengubah peta geopolitik dunia.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengaku terkejut dengan ancaman tarif dari AS. Menurutnya, hubungan bilateral seharusnya dibangun lewat dialog, bukan tekanan sepihak.
Dampak ke Perjanjian Dagang AS–UE
Ancaman Trump ini juga bikin masa depan perjanjian dagang AS–Uni Eropa makin nggak jelas. Kesepakatan yang sebenarnya tinggal menunggu ratifikasi itu kini terancam mandek.
Ketua kelompok konservatif Parlemen Eropa, Manfred Weber, menyebut akan sangat sulit menyetujui perjanjian dagang tersebut selama AS masih menggunakan isu Greenland sebagai alat tekanan tarif.
Klaim AS vs Suara Rakyat Greenland
Di sisi lain, perwakilan AS tetap ngotot. Mereka menilai Denmark tidak punya sumber daya yang cukup untuk mengelola kawasan utara secara optimal. Menurut versi AS, Greenland justru akan lebih aman dan sejahtera jika berada di bawah naungan Amerika Serikat.
Namun, klaim itu bertolak belakang dengan suara warga setempat. Jajak pendapat menunjukkan sekitar 85% warga Greenland menolak bergabung dengan AS. Angka ini jadi bukti kuat bahwa rencana Trump bukan cuma ditentang Eropa, tapi juga oleh masyarakat Greenland sendiri.
Dengan situasi yang makin panas, dunia kini menunggu: apakah Trump bakal melunak, atau justru konflik geopolitik baru bakal benar-benar pecah di kawasan Arktik?
