Pemerintah belum mau lepas pedal soal urusan harga beras. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seharusnya berakhir di 2025, resmi diperpanjang sampai 31 Januari 2026.

Keputusan ini diambil untuk meredam potensi lonjakan harga beras yang biasanya muncul setelah momen libur panjang pergantian tahun. Targetnya satu: masyarakat tetap bisa beli beras dengan harga masuk akal, tanpa drama mahal mendadak.

Perpanjangan ini dimungkinkan karena Badan Pangan Nasional (Bapanas) memakai skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Skema ini memberi ruang hukum agar pekerjaan yang belum tuntas di tahun anggaran sebelumnya tetap bisa diselesaikan di awal tahun berikutnya.

Menurut penjelasan internal Bapanas, masih ada sekitar 697 ribu ton beras SPHP yang harus disalurkan. Sisa ini akan dikebut selama Januari agar fungsi stabilisasi harga tetap jalan sebelum program SPHP edisi 2026 dimulai.

Dasar hukum penggunaan RPATA sendiri sudah diatur dalam regulasi Kementerian Keuangan, sehingga perpanjangan ini bukan kebijakan dadakan, melainkan langkah administratif yang sah.

Dari sisi stok, pemerintah juga pede. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berada di level 3,25 juta ton hingga akhir 2025. Angka ini dinilai jauh lebih aman dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Bahkan, jika ditarik ke belakang, stok beras nasional saat Indonesia pernah mendapat pengakuan internasional di era 1980-an jumlahnya masih lebih rendah dari kondisi sekarang. Artinya, secara pasokan, situasi saat ini relatif solid.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah sekaligus memberi sinyal keras ke pelaku usaha agar tidak mainkan harga. Stok aman, suplai jalan, jadi tidak ada alasan untuk menjual di atas harga yang sudah ditetapkan.

Untuk memastikan beras SPHP benar-benar sampai ke tangan konsumen, penyalurannya tetap difokuskan ke jalur yang dekat dengan masyarakat, seperti:

• koperasi desa,
• pasar rakyat dan ritel modern,
• serta kegiatan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah.

Tak cuma SPHP, skema RPATA juga dipakai untuk menuntaskan bantuan pangan tahap kedua 2025. Hingga awal Januari 2026, ratusan ribu ton beras dan puluhan juta liter minyak goreng sudah disalurkan ke jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah sudah mengunci target baru: 1,5 juta ton beras SPHP. Program ini dijadwalkan mulai efektif berjalan per 1 Februari 2026, tepat setelah masa perpanjangan SPHP 2025 selesai.

Singkatnya, urusan beras masih jadi fokus utama di awal 2026. Pemerintah ingin memastikan harga tetap stabil, stok aman, dan masyarakat tidak perlu waswas soal kebutuhan pokok paling krusial ini.